Asro Pun’ Blog

Kontrak : (3) Asas Hukum Kontrak

Posted by asro pada 26 September 2011

Terdapat beberapa asas hukum kontrak yang dikenal dalam praktek dan menjadi dasar pembuatan kontrak, yaitu:

  1. Asas Kebebasan Berkontrak. Asas ini terkait dengan sistem Hukum Perjanjian (Buku III KUHPerdata) yang bersifat terbuka dan bebas, yang berarti setiap orang bebas membuat perjanjian sesuai dengan maksud dan keinginannya, sepanjang tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang dinyatakan dalam KUHPerdata Pasal 1320 yang berbunyi : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu 1) Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Sesuatu hal tertentu; dan 4) Suatu sebab yang legal/halal. Asas ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengatur dan menentukan isi suatu perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (syarat ke-4). Dalam hal ini kedudukan Hukum Perjanjian hanya sebagai hukum pelengkap (optional law), yang berarti bahwa pasal-pasal Hukum Perjanjian baru berperan apabila hal tersebut tidak diatur dalam Perjanjian. Selain itu, para pihak yang melakukan perjanjian juga dapat menyampingkan pasal-pasal yang ada dalam Hukum Perjanjian bahkan dapat menyimpang dari pasal-pasal  tersebut sejauh tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Selanjutnya KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dikatakan dalam pasal tersebut adalah “Semua perjanjian”, artinya termasuk baik perjanjian yang sudah diatur dalam undang-undang maupun perjanjian yang baru dibuat oleh para pihak yang bentuk dan isinya belum diatur. Jadi terdapat kebebasan untuk membuat perjanjian.
  2. Asas Konsensualisme. Asas ini menganut faham dasar bahwa suatu Perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kesepakatan Para Pihak.  Hal ini sesuai dengan syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdata Pasal 1320 seperti dijelaskan diatas, dimana salah satunya adalah kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri,  atau dengan kata lain terdapat  Konsensus dari Para Pihak yang mengikatkan diri.  Lebih lanjut KUHPerdata Pasal 1458 menyebutkan bahwa : Jual beli dianggap telah terjadi seketika setelah tercapai kata sepakat tentang benda dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.  Jadi dalam hal ini, menurut asas konsesualisme, perjanjian itu sudah ada dan sah mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian atau disebut juga esensialia perjanjian, tanpa diperlukan lagi adanya formalitas, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.  Yang dimaksud dengan hal-hal pokok atau esensialia perjanjian misalnya dalam hal jual beli telah dicapai kesepakatan mengenai barang dan harga, seperti pada Pasal 1458 KUHPerdata diatas. Atau pada sewa menyewa telah ada kesepakatan mengenai benda dan harga sewa.
  3. Asas Pacta Sunt Servanda.  Asas ini disebut juga dengan asas kepastian hukum, yaitu sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Asas ini berhubungan dengan akibat dari perjanjian itu sendiri, dimana hakim atau pihak lainnya harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh Para Pihak, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang sudah dibuat tersebut.
  4. Asas Itikat Baik.  Asas ini mengacu pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas ini menyatakan bahwa Para Pihak (kreditur maupun debitur) harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Itikat baik bisa bersifat nisbi yang dilihat dari sikap dan tingka laku yang nyata dari subyek, atau bersifat mutlak dimana penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan dengan ukuran yang obyektif.
  5. Asas Kepribadian. Asas ini mengandung pengertian bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini mengacu pada  Pasal 1315 dan Pasal 1350 KUHPerdata.  Pasal 1315 menyatakan bahwa : Pada umumnya sesorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.  Ini berarti bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian adalah untuk dirinya sendiri.  Selanjutnya  Pasal 1350 menyatakan bahwa :  Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga; perjanjian tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam yang ditentukan dalam pasal 1317. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya, kecuali seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1317, yang berbunyi : Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapapun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu. Jadi pasal ini mengatur perjanjian untuk pihak ketiga. Selain itu, pengecualian asas ini juga dinyatakan dalam Pasal 1318 yang berbunyi : Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dan sifat persetujuan itu bahwa bukan itu maksudnya. Pasal ini mengatur perjanjian untuk kepentingan diri sendiri, ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak darinya.

Selain itu, sehubungan dengan asas hukum kontrak ini, dalam lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman tanggal 17 s/d 19 Desember1985, telah berhasil dirumuskan 8 asas hukum perikatan nasional, yaitu:

  1. Asas kepercayaan,
  2. Asas persamaan hukum,
  3. asas keseimbangan,
  4. asas kepastian hukum,
  5. asas moral,
  6. asas kepatuhan,
  7. Asas kebiasaan, dan
  8. Asas perlindungan.

6 Tanggapan to “Kontrak : (3) Asas Hukum Kontrak”

  1. dita said

    mohon untuk di perjelas lagi tentang 8 asas hukum perikatan nasional..

  2. mat malam….
    saya mw bertanya,,, Menurut anada, apa yang menjadi ukuran hakim atau pihak ketiga tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak? Serta substansi kontrak seperti apakah yang bisa diintervensi oleh hakim atau pihak ketiga?

  3. mat malam…
    saya mw bertanya,,,,Menurut anda, apa yang menjadi ukuran hakim atau pihak ketiga tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak? Serta substansi kontrak seperti apakah yang bisa diintervensi oleh hakim atau pihak ketiga?

  4. owh ini dia artikel yang saya cari.. makasih banyak atas sharenya mas bro..

  5. marihot jf sihombing said

    tlg buat bu contohnya ajas kpribadian

  6. ijin mengutip buat referensi. terima kasih atas artikelnya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: