Asro Pun’ Blog

Special Purpose Company

Posted by asro pada 20 September 2011

Adanya tax haven country juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk tidak membayar pajak atas sebuah transaksi, yaitu melalui penggeseran transaksi ke negara tax haven dengan mendirikan perusahaan special purpose company (perusahaan yang dibentuk untuk maksud tertentu).

Sebagai contoh, dari Bukunya Mas Anang: PT. ABC dimiliki oleh XYZ Ltd Hongkong melalui anak perusahaannya SPV XYZ Ltd yang berada di Cayman Island. Apabila dipandang sudah tidak menguntungkan lagi, PT ABC dapat dijual di perusahaan lainnya. Namun yang dijual adalah  saham XYZ Ltd Hongkong di SPV XYZ Ltd Cayman Island, bukan saham SPV XYZ Ltd di PT. ABC. Konsekwensinya, PPh final 5% sesuai keputusan Meteri Keuangan No. 434/KMK.04/1999 tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri  selain bentuk usaha tetap atas penghasilan berupa keuntungan dari penjualan saham tidak dikenakan karena kepemilikan saham PT. ABC secara langsung tetap sama (tidak berubah) yaitu milik SPV XYZ Ltd di Cayman Island.

Untuk mencegah tercadinya penyelewengan ini (penghindaran pajak oleh Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau penyertaan saham pada suatu perusahaan Wajib Pajak dalam negeri melalui perusahaan luar negeri yang didirikan khusus untuk tujuan tersebut), maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3b) UU PPh, Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (pecial purpose company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut, sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidak wajaran dalam penetapan harga. Sebagai peraturan pelaksananya, diatur dalam Permenkeu No. 140/PMK.30/2010 sbb:

    1. Pembelian saham atau aktiva Wajib Pajak badan dalam negeri oleh suatu pihak atau badan yang dibentuk khusus untuk maksud demikian (special  purpose company) dapat ditetapkan sebagai pembelian yang dilakukan oleh  Wajib Pajak dalam negeri lainnya sebagai pihak yang sebenarnya melakukan  pembelian dimaksud sepanjang: (a) Wajib Pajak dalam negeri yang ditetapkan sebagai pihak yang  sebenarnya melakukan pembelian tersebut mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak atau badan yang dibentuk untuk maksud  melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan (special purpose company); dan (b) Terdapat ketidakwajaran penetapan harga pembelian.
    2. Saham atau aktiva perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: (a) Saham atau aktiva yang sebelumnya dimiliki dan/atau dijaminkan oleh  Wajib Pajak dalam negeri yang ditetapkan sebagai pihak yang  sebenarnya melakukan pembelian, sehubungan dengan perjanjian utang  piutang; atau (b) Aktiva yang merupakan aset kredit (piutang) kepada Wajib Pajak dalam  negeri yang ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan  pembelian, sehubungan dengan perjanjian utang piutang.
    3. Pihak atau badan yang dibentuk untuk maksud melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan ( special purpose company) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak atau badan yang tidak mempunyai substansi usaha dan yang dibentuk oleh Wajib Pajak dalam negeri yang bertujuan antara lain untuk membeli saham atau aktiva Wajib Pajak dalam negeri lainnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: