Asro Pun’ Blog

Controlled Foreign Coorporations

Posted by asro pada 9 September 2011

Bentuk penyalahgunaan pajak lainnya adalah dengan menunda pengenaan pajak melalui apa yang disebut “Controlled Foreign Coorporations“, yaitu dengan memanfaatkan adanya tax haven country dan negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dari negara asal. Adanya tax haven country dimanfaatkan untuk menunda pengenaan pajak. Mekanismenya adalah sbb: Holding Company didirikan di tax haven country, sedangkan Anak Perusahaan didirikan di negara dengan tarif pajak lebih rendah dari negara asal pemilik/pemegang saham. Selanjutnya dividen yang dibagikan oleh Anak Perusahaan di tahan di level Holding Company, sehingga tidak langsung dikenakan pajak di negara asal/domisili pemegang saham yang memiliki tarif pajak yang tinggi.

Sebagai contoh dari Bukunya Mas Anang : Wajib pajak (WP) A berkedudukan di negara X yang mengenakan tarif pajak sebesar 25%. WP A mendirikan Holding Company H Ltd di negara Y yang tidak mengenakan pajak (tax haven country). Selanjutnya, Holding Company H Ltd melakukan investasi di Anak Perusahaan B Corp yang berkedudukan di negara Z yang mengenakan tarif pajak 10%.  Ketika B Corp membagikan dividen kepada H Ltd, maka akan dikenakan pajak 10% di negara Z. Dividen yang diterima merupakan penghasilan H Ltd yang tidak dikenakan pajak di negara Y (tax haven country). Jika kemudian H Ltd membagikan dividen kepada WP A di negara X, akan dikenakan pajak sebesar 25%, sehingga lebih baik H Ltd menahan/menunda pembagian dividen tersebut. Dengan demikina pengenaan pajak sebesar 25% oleh negara X dapat ditunda. Skenario ini lebih menguntungkan apabila WP A langsung melakukan investasi di  Anak Perusahaan B Corp di negara Z, karena atas dieviden yang dibagikan oleh B Corp, WPA akan menjadi obyek pajak di negara X dengan tarif 25%.

Untuk mencegah adanya praktek “Controlled Foreign Coorporations” ini,  apabila suatu perusahaan dianggap sebagai “Controlled Foreign Coorporations”, maka negara berwewenang menentukan kapan/saat perolehan penghasilan yang berasal dari “Controlled Foreign Coorporations” tersebut. Untuk negara Indonesia,  pencegahan praktek “Controlled Foreign Coorporations” ini dilakukan melalui Pasal 18 ayat (2) UU PPH sbb:

Menteri Keuangan berwewenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh WP dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sbb:

  • besarnya penyertaan modal WP dalam negeri tersebut paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor; atau
  • secara bersama-sama dengan WP dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor.

Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 256/PMK.03/2008, ditetapkan bahwa:

Saat diperolehnya dividen oleh WP dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek adalah:

  • pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan; atau
  • pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir apabila badan usaha di luar nehgeri tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menyempaikan surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan atau tidak ada ketentuan batas waktu penyempaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: