Asro Pun’ Blog

Transfer Pricing

Posted by asro pada 24 Agustus 2011

Salah satu dampak globalisasi adalah mengalirnya investasi, perdagangan  dan sumber daya lintas negara.  Para investor maupun sumber daya manusia akan mencari tempat yang bagi mereka lebih menguntungkan untuk berinvestasi maupun untuk bekerja. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah sistem pemberian pajak yang paling menguntungkan, negara yang memberikan tarif pajak yang rendah yang akan menjadi tujuan.
Kegiatan ekonomi yang melewati batas-batas yurisdiksi negara ini menimbulkan permasalahan tersendiri dalam sistem perpajakan, terutama karena masing-masing negara memiliki kedaulatan pajak sendiri serta antara satu negara dengan negara lainnya juga mungkin menggunakan azas perpajakan yang berbeda.

Menurut Rochmat Sumintro seperti yang dikutip oleh Anang Mury Kurniawan dalam bukunya Pajak Internasional Beserta Contoh Aplikasinya (Buku Mas Anang), terdapat beberapa azas perpajakan yaitu:

  1. Azas Domisili, dimana subjek pajak akan dikenakan pajak di negara tempat subjek pajak tersebut berdomisili. Umumnya negara yang menganut azas domisili ini menerapkan prinsip word wide income, yaitu penghasilan akan dikenakan pajak di negara domisili baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Indonesia adalah negara yang menggunakan azas ini.
  2.  Azas Sumber, dimana pajak dikenakan berdasarkan tempat/negara sumber penghasilan didapat.
  3. Azas Kewarganegaraan, dimana pajak dikenakan berdasarkan status kewarganegaraan seseorang. Jadi , setiap orang yang menjadi warganegara  di suatu negara akan dikenakan pajak di negara tersebut, walaupun penghasilan diterima dari negara lain. Amerika Serikat  termasuk negara yang menganut azas ini.
  4. Azas Teritorial, dimana pajak dikenakan atas penghasilan yang diperoleh di wilayah (teritorial) suatu negara. Jadi, yang dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang diperoleh di wilayah negara tersebut.

Salah satu permasalahan pajak lintas negara adalah pengenaan pajak berganda atas suatu penghasilan.  Untuk lebih memahami permasalahan pengenaan pajak berganda ini, berikut diberikan contoh yang diambil dari Buku Mas Anang .

Mr. Smith, seorang warga negara Amerika Serikat, sudah bekerja dan tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Berdasarkan UU Pajak Indonesia, Mr Smith dianggap sebagai penduduk Indonesia karena telah tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari (tinggal lebih dari 183 hari dianggap sebagai subyek pajak dalam negeri), sehingga Indonesia akan memajaki  penghasilan Mr. Smith. Di saat yang sama, Mr. Smith dianggap sebagai wajib pajak Amerika Serikat, karena memiliki warga negara Amerika Serikat. Akibatnya Amerika Serikat juga merasa berhak memajaki penghasilan Mr. Smith. Dengan demikian, Mr. Smith akan dipajaki dua kali atas penghasilan yang sama (doble taxation).

Pengenaan pajak berganda ini akan  menghambat kegiatan ekonomi terutama transaksi antar negara, sehingga masing-masing negara berusaha untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi pajak berganda ini, baik bersifat unilateral maupun bilateral. Secara unilateral, dilakukan dengan mengadopsi metode-metode penghindaran pajak berganda Internasional ke dalam UU Pajak negara tersebut, misalnya dengan metoda kredit pajak (credit methode) atau metode pengecualian (exemption methode). Secara bilateral, suatu negara dapat membuat perjanjian dengan negara lainnya (tax treaty) mengenai penghindaran pajak berganda. Perjanjian tersebut pada intinya akan membagi atau membatasi hak pemajakan suatu negara atas suatu penghasilan.

Selain dengan menghilangkan pengenaan pajak berganda, untuk menarik masuknya minat investasi, ada negara yang menurunkan tarif pajak serendah mungkin bahkan terkadang tidak mengenakan pajak sama sekali. Negara dengan pajak yang sangat rendah atau tanpa pengenaan pajak seperti ini disebut tax heaven country.  Keberadaan tax haven country ini akan merugikan negara-negara yang mengenakan pajak dengan tarif normal. Selain itu, keberadaan  tax haven country serta adanya tax treaty antar negara juga dapat menimbulkan praktek yang tidak sehat dalam bidang perpajakan international. Praket – praktek tersebut adalah transfer pricing, controlled foreign coorporation, special purpose company, thin capitalization dan treaty shopping.  Berikut akan dibahas  lebih jauh tentang transfer pricing yang diambil dari Buku Mas Anang.  Untuk controlled foreign coorporation, special purpose company, thin capitalization dan treaty shopping akan dibahas pada tulisan berikutnya.

Transfer Pricing diartikan sebagai kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga (transfer) barang atau jasa dari suatu unit usaha ke unit usaha lainnya dalam suatu group perusahaan. Dalam prakteknya, transfer pricing merupakan transaksi antar perusahaan dalam satu group (ada hubungan istimewa) dengan tujuan untuk mengalihkan penghasilan kena pajak dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah dalam rangka mengurangi total beban pajak yang dibayarkan oleh group perusahaan tersebut.

Sebagai contoh (Dari bukunya Mas Anang ): Y Ltd adalah sebuah perusahaan yang berkedudukan di negara Z. Y Ltd menguasai 90% saham pada PT. X yang berkedudukan di Indonesia. Barang yang diproduksi PT. X seluruhnya dijual ke Y Ltd. Apabila menggunakan harga pasar yang wajar (tanpa transfer pricing), dimana  penjualan dari PT X ke Y Ltd adalah  sebesar Rp. 1.000.000.000.,  dengan asumsi  tarif pajak di negara Z adalah sebesar 20%  sedangkan di Indonesia adalah sebesar 25%, maka beban pajak yang dibayar oleh group perusahaan ini adalah sebesar Rp. 44.500.000, sehingga laba setelah pajak adalah sebesar Rp. 140.500.000 (lihat tabel berikut).

Akan tetapi, apabila transaksi menggunakan transfer price dengan harga lebih rendah yaitu sebesar Rp. 900.000.000, maka beban pajak yang dibayarkan oleh group perusahaan ini adalah hanya sebesar Rp. 39.500.000, sehingga diperoleh laba setelah pajak sebesar Rp. 145.500.000 (lihat tabel berikut), lebih besar dari apabila transaksi menggunakan harga pasar.

Dengan adanya praktek transfer pricing ini, maka  Indonesia akan dirugikan karena terjadi penurunan penerimaan pajak sebesar Rp. 37.500.000 – Rp. 12.500.000 = Rp. 25.000.000.

Seperti dijelaskan di atas bahwa transfer pricing itu terjadi pada transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (dalam satu group) dan dengan menggunakan harga yang tidak wajar. Untuk itu maka penentuan apakah suatu transaksi bisnis merupakan transfer pricing atau tidak, perlu diteliti/dicek apakah kedua syarat ini terpenuhi.

Pengertian hubungan istimewa sudah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 8 Tahun 2008, dimana dinyatakan bahwa  hubungan istimewa dianggap ada apabila:

  • Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.
  • Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
  • terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Selanjutnya metode penentuan harga wajar atau laba wajar diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Pasal 11 ayat (2) Metoda Penentuan Harga Transfer yang dapat diterapkan adalah:

  • Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price/CUP).
  • Metode harga penjualan kembali (resale price mthod/RPM) atau metode biaya plus (cost plus method/CPM)
  • Metode pembagian laba (profit split method/PSM) atau metode laba bersih transaksional (transactional net margin methode/TNMM)

Dalam prakteknya, transaksi transfer pricing ini banyak sekali variannya, seperti yang dijelaskan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No SE-04/PJ.7/1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus – Kasus Transfer Pricing, dimana kekurang wajaran dapat terjadi pada:

  • Harga penjualan.
  • Harga pembelian
  • Alokasi biaya administrasi dan umum (overhead cost)
  • Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (shareholder loan)
  • Pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan atas jasa lainnya.
  • Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar.
  • Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha (misalnya dummy company, letter box company atau reinvoicing center).

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak tersebut juga dijelaskan bahwa transfer pricing dapat terjadi antar Wajib Pajak Dalam Negeri atau antara Wajib Pajak Dalam Negeri dengan pihak Luar Negeri, terutama yang berkedudukan di Tax Haven Countries.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: