Asro Pun’ Blog

Kontrak (4) : Sekali Lagi Tentang Perjanjian, Perikatan dan Kontrak

Posted by asro pada 14 Oktober 2011

 Perjanjian, Perikatan dan Kontrak adalah istilah dalam hukum kontrak yang sering membingungkan  dan sulit untuk dibedakan pengertiannya antara satu dan  lainnya.

Perjanjian vs PerikatanPerjanjian sesuai dengan KUHPerdata Pasal 1313 didefinisikan  sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih“. Sedangkan mengenai Perikatan, KUHPerdata tidak secara tegas mendefinisikannya, akan tetapi dalam KUHPerdata Pasal 1233 dinyatakan bahwa: Perikatan, lahir karena suatu perjanjian  atau karena undang-undang. Dari kedua Pasal ini terlihat bahwa pengertian dari Perjanjian dapat meliputi pengertian dari Perikatan, karena Perikatan dapat lahir dari Perjanjian itu sendiri (Lihat Buku Teknik Perancangan Kontrak Bisnis karangan Ricardo Simanjuntak hal 29).

Sementara itu, Prof Subekti mendefinisikan Perikatan dan Perjanjian sbb: Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak , berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau  dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari kedua definisi ini terlihat bahwa perbedaan yang tegas antara Perikatan dan Perjanjian adalah terletak pada hubungan atau konsekwensi hukumnya. Pada Perikatan, masing-masing pihak mempunyai hak hukum untuk menuntut pelaksanaan prestasi dari pihak lainnya yang sudah sepakat untuk terikat. Seadangkan pada Perjanjian tidak ditegaskan tentang hak hukum yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang berjanji apabila salah satu pihak yang berjanji tersebut ternyata ingkar janji (Lihat Bukunya Bang Ricardo Simanjuntak di atas). Akan tetapi, apabila kita hubungkan pendapat Prof Subekti ini dengan KUHPerdata Pasal 1233 dimana dinyatakan bahwa perikatan juga lahir dari suatu perjanjian, berarti bahwa Perjanjian di sini harusnya juga memiliki konsekwensi hukum. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa Perjanjian dapat dibagi dua, yang pertama adalah suatu hubungan yang tidak memiliki konsekwensi hukum dan yang kedua adalah suatu hubungan yang melahirkan perikatan yang memiliki konsekwensi hukum.

Kontrak Adalah Perjanjian Yang Memiliki Konsekwensi Hukum. Sesuai Black’s Law Dictionary, Kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus.  (Contract : An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar thing). Dari definisi ini terlihat bahwa Kontrak merupakan  Perjanjian yang menciptakan kewajiban, ini berarti dalam Kontrak ada konsekwensi hukumnya. Dengan kata lain  Kontrak merupakan Perjanjian para pihak yang mempunyai konsekwensi hukum yang mengikat. Apabila Perjanjian menyangkut hubungan baik yang memiliki konsekwensi hukum mapun tidak memiliki konsekwensi hukum, maka pengertian Kontrak tidak seluas Perjanjian, karena hanya menyangkut hubungan yang memiliki konsekwensi hukum saja. Dalam hal ini Kontrak lebih tepat disetarakan dengan Perikatan (Lihat Buku Teknik Perancangan Kontrak Bisnis karangan Ricardo Simanjuntak hal 34 s/d 38). Jadi dapat disimpulkan bahwa Kontrak adalah Perjanjian yang memiliki konsekwensi hukum yang  juga dapat disetarakan/disamakan dengan Perikatan.

MoU dan LoI adalah Perjanjian Yang Tidak Memiliki Konsekwensi Hukum. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa  Kontrak merupakan Perjanjian yang memiliki konsekwensi/kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Umumnya perjanjian jenis ini dilakukan dalam kegiatan-kegiatan bisnis yang berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak. Bilamana salah satu pihak melakukan inkar janji (wan prestasi) maka ia akan dituntut ganti kerugian dari harta kekayaan miliknya. Seperti yang dijelaskan di atas juga bahwa selain berkekuatan hukum, Perjanjian juga bisa dilakukan tanpa adanya konsekwensi hukum. Perjanjian jenis ini umumnya dilakukan dalam kegiatan-kegiatan non bisnis (keluarga atau sosial). Pada perjanjian jenis ini tidak ada sangsi hukum yang mengikat, yang ada hanyalah sangsi moral. Walaupun Perjanjian tanpa  memiliki konsekwensi hukum ini umumnya untuk kegiatan-kegiatan non bisnis, akan tetapi bisa saja Para Pihak memiliki kemauan (party intention) untuk membuat perjanjian tanpa konsekwensi hukum dalam kegiatan bisnis mereka. Memorandum of  Understanding (MoU) dan  Letter of Intent (LoI)   yang sering kita jumpai dalam kegiatan bisnis adalah merupakan contoh Perjanjian tanpa konsekwensi hukum, walaupun dalam prakteknya terkadang  sengaja disusupi ketentuan-ketentuan yang memiliki konsekwensi hukum.

Memorandum of Understanding (MoU) dalam pengertian idealnya sebenarnya merupakan suatu bentuk Perjanjian atau kesepakatan awal menyatakan langkah pencapaian saling pengertian antara kedua belah pihak untuk melangkah kemudian pada penandatanganan suatu Kontrak (Lihat Buku Teknik Perancangan Kontrak Bisnis karangan Ricardo Simanjuntak hal  45).  Jadi bisa dikatakan MoU sebagai kesepakatan Prakontrak, yaitu kesepakatan dimana Para Pihak melakukan pejajakan untuk saling mengenal dalam membangun kesamaan pengertian sebelum masuk kedalam ikatan bisnis secara lebih formal melalui Kontrak. Selain itu, MoU juga terkadang dibuat sebagai wadah untuk bernegosiasi sebelum masuk ke Kontrak sesungguhnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa MoU bukanlah merupakan Kontrak karena memang masih merupakan kegiatan Prakontrak, sehingga di dalamnya sengaja tidak dimasukkan “intention to create legal relation” oleh Para Pihak. Walaupun per-definisi MoU merupakan Perjanjian tanpa konsekwensi hukum, akan tetapi dalam prakteknya terkadang Para Pihak dengan berbagai pertimbangan sengaja memasukan ketentuan konsekwensi hukum dalam sebuah MoU. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain : 1) Untuk menghindari tidak adanya niat baik atau ketidak seriusan salah satu Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Prakontrak seperti misalnya secara sewenang-wenang membatalkan sendiri rencana tanpa alasan yang kuat; 2) Untuk menghindari kerugian baik finansial maupun non finansial yang telah dikeluarkan Para Pihak selama kegiatan Prakontrak; 3) Menjaga kerahasiaan dari data/informasi yang diberikan selama kegiatan Prakontrak. Apabila sebuah MoU sudah mengandung unsur konsekwensi hukum seperti ini, maka walaupun berbentuk MoU namun Perjanjian tersebut sudah merupakan sebuah Kontrak.

Letter of Intent (LoI) secara teori dimaksudkan sebagai kesepakatan yang tidak mempunyai konsekwensi hukum yang mengikat. Dengan kalimat lain LoI ini sering digunakan sebagai langkah awal untuk memulai negosiasi untuk menuju kepada pembentukan kontrak. LoI pada dasarnya hanyalah pernyataan keinginan dari satu pihak kepada pihak lain (calon mitra berkontraknya) dimana keinginan tersebut baru akan ditindak lanjuti dalam bentuk penawaran (offer) apabila syarat-syarat yang diajukan bersamaan dengan keinginan tersebut dapat dipenuhi oleh Pihak yang dituju. Jadi LoI bukanlah offer tetapi merupakan pra Offer.  (Lihat Buku Teknik Perancangan Kontrak Bisnis karangan Ricardo Simanjuntak hal  52 – 56).  LoI merupakan pra-Offer yang pada umumnya akan ditindaklanjuti dengan Offer yang biasanya berbentuk Purchase Order (PO) setelah persyaratan-persyaratan yang diajukan bersamaan dengan LoI tersebut disetujui oleh Pihak lainnya. Apabila pihak yang dituju sepakat dengan seluruh ketentuan yang disebut dalam PO maka ia akan menerimanya (Acceptance), dan pada saat itu PO berubah menjadi Kontrak. Akan tetapi dalam prakteknya sering terjadi LoI diperlakukan sebagai PO, dimana di dalam LoI juga berisi perintah-perintah yang setara dengan pemesanan atau dengan mencantumkan ketentuan bahwa dalam hal persyaratan-persyaratan dalam LoI terpenuhi, LoI tersebut dapat dianggap sebagai PO. Dalam hal seperti ini, maka secara hukum LoI tersebut  dapat disamakan dengan PO yang berkekuatan sebagai Offer, dimana apabila pihak yang dituju menerimanya (Acceptance) akan berubah menjadi Kontrak yang mengikat dan harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Perjanjian sama artinya dengan Persetujuan.  Ada satu lagi istilah yang sering dipakai/dijumpai dalam hukum kontrak yaitu  “Persetujuan”. Menurut Prof. Subekti, tidak ada perbedaan pengertian antara “Persetujuan” dan “Perjanjian” karena “Perjanjian” dan “Persetujuan” sama-sama mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu yang telah disepakati bersama.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 36 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: